insights.

  • kkagd

Baru-baru ini ramai di medsos mengenai penolakan besaran gaji Rp. 8 juta bruto per bulan dari seorang fresh graduate dari salah satu Universitas ternama.


Yang mengejutkan adalah keluhan itu muncul di saat buruh memperjuangkan UMR (Upah Minimum Regional) yang saat ini berada dalam kisaran 3,9 juta per bulan di DKI Jakarta, sedangkan banyak dari mereka statusnya bukan fresh graduate dan bukan jomblo bahkan punya tanggungan anak lebih dari dua.


Respons yang muncul beragam dari yang setuju hingga yang menyayangkan sikap dari fresh graduate tersebut.

Direktorat Pajak (DJP) pun juga turut memberikan reaksi melalui instagram berbunyi:


“GAJI 8 JUTA, STATUS JOMBLO, SABTU MINGGU LEMBUR TAPI GAK DIBAYAR, GAK PUNYA PROGRAM PENSIUN, BEGINI HITUNG PAJAK PENGHASILANNYA”


Intinya, pajak bulanan yang ditanggung ‘hanya’ 155ribu perbulan atau setara dengan 1,9% dari gaji.


Menyambung pesan DJP di atas, yang menjadi pertanyaan adalah benarkah KARYAWAN GAK PUNYA PROGRAM PENSIUN ?


Fakta ini tidak benar, karena seluruh pekerja WAJIB didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program JHT (Jaminan Hari Tua) dan program Jaminan Pensiun. (lihat ilustrasi di bawah)


Fakta berikutnya adalah selama UU No. 13/2003 Ketenagakerjaan masih mengatur manfaat pesangon minimal yang WAJIB dibayarkan saat mencapai usia pensiun. Potensi manfaat maksimal yang bisa diperoleh mencapai 32,2 x gaji terakhir. Jadi si fresh graduate ini akan memperoleh tambahan sebesar Rp. 3,26 milyar sehingga jika dijumlahkan dengan akumulasi dana BPJS Ketenagakerjaan menjadi Rp. 7,66 milyar pada usia 55 tahun.


Masalahnya untuk UU No. 13/2003 maksimal pesangon 32,2 kali gaji terakhir itu hanya berlaku jika karyawan bekerja di perusahaan yang sama minimal 24 tahun berturut-turut. Berapa banyak sih generasi pekerja sekarang yang akan bekerja di satu perusahaan selama setidaknya 24 tahun ? Banyak eksekutif perusahaan besar yang saya temui masih suka gonta ganti perusahaan bahkan saat usianya di atas 45 tahun dengan tujuan mendapatkan gaji yang lebih besar tetapi lupa berhitung jika hak pesangon usia pensiunnya jadi turun banyak.


Generasi milenial dan generasi alpha yang masuk dalam kelompok fresh graduate ini sekarang cenderung lebih sering ganti job dan dengan era disrupsi sekarang banyak juga perusahan yang menerapkan model kontrak / freelance dan bukan pegawai tetap / permanen. Hal ini menjadi RISIKO bagi generasi milenial dan generasi alpha disaat UU Ketenagakerjaan tidak mewajibkan perusahaan untuk memberikan kompensasi pesangon pensiun bagi karyawan kontrak.


Seorang fresh graduate yang masuk ke dunia kerja perlu sedini mungkin melakukan perencanaan pensiun untuk mengkompensasi target Rp. 3,26 milyar tersebut yang saat ini diatur melalui UU No. 13/2003. DPLK dapat menjadi sarana yang paling ideal untuk mengelola program pensiun.


Karena program ini untuk masa depan yang masih Panjang, DPLK yang dipilih WAJIB memiliki tata kelola investasi yang baik dan berpengalaman.


Setidaknya diperlukan iuran tambahan 6,5% dari gaji untuk mencapai target Rp. 3,26 milyar saat usia 55 tahun dengan asumsi hasil investasi rata-rata 9% per tahun.


RISIKO ini akan semakin meningkat jika fresh graduate menunda menyisihkan iuran tambahan tersebut namun dia akan sangat beruntung jika bisa diterima dalam suatu perusahaan yang memiliki program pensiun dengan iuran setidaknya mendekati 6,5% dari gaji.

86 views0 comments
  • kkagd

Tahun 2019, bagi mereka yang berusia 55 tahun ke atas pada tahun ini akan memiliki gelar baru “pensiunan”. Komposisi penduduk Indonesia yang masuk kategori ini cenderung meningkat dan jumlahnya 2 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Faktanya tidak semua orang yang berada dalam kategori usia di atas 55 dalam keadaan siap menerima gelar baru tersebut. Banyak dari kelompok ini masuk dalam kategori yang benar-benar membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak keluarga maupun masyarakat, dalam hal ini tugas negara sangat penting untuk memastikan para senior ini dapat melanjutkan hidup secara layak dan mencukupi di hari tua.


Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2015 yang mengatur Jaminan Pensiun, program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, sudah menginjak tahun ke-4 dan per 1 Januari 2019, usia pensiun “normal” ditetapkan naik menjadi 57 tahun. Setiap tiga tahun, definisi usia pensiun “normal” akan terus naik hingga menjadi 65 tahun mulai 1 Januari 2043.


Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menentukan usia pensiun normal ini? Apakah pemerintah? Perusahaan? Atau dana pensiun?

Jika melihat perbandingan dengan negara-negara lain, terdapat variasi yang cukup jauh mengenai definisi usia pensiun “normal” di Indonesia. Saat ini masih banyak perusahaan yang masih menetapkan 55 tahun sebagai usia pensiun “normal”, sedangkan untuk PNS dan perusahaan BUMN sudah mulai bergeser menuju 60 tahun.


Salah satu faktor yang menentukan usia pensiun “normal” adalah life expectancy - peluang harapan hidup yang berkisar antara 10 hingga 20 tahun setelah usia pensiun. Rata-rata orang Indonesia pensiun di usia 55 tahun, dengan harapan hidup hingga usia 68 tahun. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, rata-rata usia pensiun mereka adalah usia 62 tahun dan harapan hidup hingga usia 82 tahun. Harapan hidup orang Indonesia termasuk paling rendah di dunia.


Faktor berikutnya yang menjadi pertimbangan penetapan usia pensiun “normal” adalah tingkat kecukupan dana untuk pensiun yang dikenal dengan istilah “net replacement rate”, kadang juga orang menyebutnya dengan “Replacement Ratio” (RR) yaitu rasio penghasilan pensiun bulanan terhadap gaji terakhir sebelum pensiun. Berdasarkan laporan OECD tahun 2013, rata-rata net replacement rate orang Indonesia berada di kisaran 20%. Artinya, karyawan yang pensiun dengan gaji Rp 10 juta per bulan hanya dapat menikmati Rp 2 juta per bulan selama masa pensiunnya.


Banyak yang tidak percaya dengan besaran rasio ini, tapi percayalah kalau angka tidak pernah berbohong. Buktinya banyak para pensiunan di Indonesia yang masih disupport oleh anak atau keluarganya. Dan dalam beberapa kasus, mereka tetap mencari nafkah yang mungkin berhubungan atau tidak berhubungan dengan pekerjaan mereka sebelum pensiun.


Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mempengaruhi tingkat kecukupan dana untuk pensiun.

13 views0 comments

Seorang teman mengirimkan tautan motivational speech seorang pemilik bisnis jaringan MLM. Satu pertanyaannya yang menggelitik dalam speech tersebut adalah "apa sih ujungnya duit bagi anda


Dari pertanyaan tersebut, bagaimana kalau pertanyaan tersebut diganti menjadi "apa sih ujungnya cadangan pensiun bagi perusahaan?"


Sebagian besar perusahaan di Indonesia memberikan manfaat pensiun sebesar manfaat yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 13/2003. Sayangnya tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk mendanai kewajiban atas manfaat tersebut sehingga tidak banyak yang menyisihkan uang untuk persiapan pensiun karyawannya - hanya mengakui besaran kewajiban di neraca perusahaan. Lebih parahnya, ada perusahaan yang mengharapkan kewajiban dan beban terkait selalu kecil atau setidaknya tidak naik dari tahun sebelumnya. Artinya perusahaan mungkin tidak mencadangkan manfaat pensiun karyawan dengan besaran yang benar.


Terlepas dari perusahaan melakukan pendanaan atau tidak, ujung cadangan pensiun bagi perusahaan adalah perusahaan tidak kaget ketika harus membayar uang pensiun yang besarannya dapat signifikan pada waktunya. Tidak hanya karyawan secara pribadi yang harus mempersiapkan dana untuk masa pensiunnya, perusahaan juga harus siap dengan dana ketika karyawan pensiun.


Kalau kita analogikan perusahaan sebagai seorang karyawan yang memiliki rencana untuk membeli mobil 5 tahun dari sekarang maka karyawan tersebut akan menghitung berapa yang harus tabung setiap tahunnya (atau setiap bulannya). Di setiap akhir tahun, karyawan tersebut akan review berapa yang sudah terkumpul dan apakah besar tabungan per bulan masih dapat membeli mobil 5 tahun lagi - ingat, harga mobil mungkin naik lebih tinggi dari perkiraan kita. Yang berbeda adalah karyawan tersebut bisa menunda rencananya untuk membeli mobil tersebut jika ternyata tabungannya tidak cukup. Tetapi apakah perusahaan dapat menunda pembayaran manfaat pensiun seorang karyawan karena perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar?


It's more than an actuarial valuation. Let's act!

21 views0 comments

© 2020 by Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan