insights.


Sandwich generation merupakan generasi yang hidupnya terjepit di antara dua generasi dan masih menanggung beban untuk memikirkan kehidupan generasi lainnya, sehingga terkadang kebutuhan untuk berinvestasi terhadap diri mereka sendiri pun kadang terabaikan.


Data BPS tahun 2017, menunjukkan persilangan trend jumlah penduduk balita vs lansia. Harapan usia yang semakin meningkat menyebabkan generasi sebelum kita akan kehabisan tabungan pensiun mereka sehingga akan bergantung pada anak dan bergantung pada subsidi dari “negara” yang sumbernya pajak dari generasi pekerja taat pajak. Di sisi lain generasi sandwich banyak menunda menikah dan/atau mengurangi jumlah anak karena kadang membantu orang tua mereka untuk menanggung biaya pendidikan adik-adiknya yang masih sekolah, atau orang tua dalam keadaan sakit yang berkepanjangan yang menguras tabungan pensiun.

Jika dulu cukup salah satu saja yang bekerja, kini semakin banyak suami istri keduanya perlu bekerja untuk meringankan beban. Kesulitan untuk menabung guna membeli rumah dibantu dengan tinggal di PMI (Pondok Mertua Indah) untuk sementara waktu hingga cukup tabungan untuk membeli rumah dan mengurangi beban biaya yang tidak perlu seperti jasa penitipan anak maupun biaya membersihkan dan merawat rumah.

Salah satu bentuk tunjangan yang diberikan bagi golongan lansia berupa bantuan iuran jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Mayoritas lansia saat ini termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin akibat tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membayar pengobatan saat sakit. 


Bentuk subsidi lainnya cukup beragam, mulai dari fasilitas panti jompo yang dikelola pemerintah, layanan publik seperti pengurusan administrasi maupun transportasi tidak dikenakan biaya atau mendapat potongan harga. Hal ini diatur dalam Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia No 13 tahun 1998 dan lebih lanjut dalam PERMENSOS no. 5 tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Saat ini jumlah lansia sekitar 23 juta dan akan naik dua kali lipat menjadi 45 juta pada 2035, tentunya beban subsidi ini akan semakin hebat dan akan memberikan tekanan pajak yang semakin besar bagi generasi pekerja yang membayar pajak dalam 15 tahun mendatang

Jika tidak diperhitungkan dengan matang, generasi sandwich akan kesulitan untuk menyisihkan tabungan untuk dirinya sendiri saat mereka menjadi Lansia karena pada saat mereka menyokong orang tua, beban untuk membesarkan anak juga akan semakin tinggi karena biaya pendidikan dan kesehatan meningkat jauh di atas kenaikan pendapatan atau inflasi. Data BPS 2017 menyatakan 1 dari 4 lansia masih perlu bekerja berlebihan, dan rasio ini nampaknya akan semakin besar saat generasi sandwich menjadi lansia dan berpotensi tidak pernah merasakan pensiun yang “utuh” karena terpaksa harus bekerja jika masih sehat untuk memenuhi biaya hidup di hari tua.


Program Pensiun merupakan sebuah program yang bekerja melalui sistem subsidi pajak. Maksudnya semakin besar tabungan dikelola melalui program pensiun, semakin besar juga potensi potongan pajak yang diterima oleh generasi sandwich ini. Ada 3 aspek subsidi pajak yang diberikan oleh generasi sandwich yaitu :

1. Saat menyisihkan penghasilan sebagai iuran pensiun


Jika anda melaporkan SPT tahunan, akan ada satu bagian jumlah iuran pensiun yang mengurangi pendapatan kotor tahunan yang akan diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak. Benar seluruh penghasilan anda yang disisihkan dalam sistem pensiun tidak dipotong pajak. Beda halnya dengan konsep anda membeli produk investasi dari gaji yang diterima dalam rekening bank, maka investasi tersebut adalah bagian dari penghasilan anda yang sudah dipotong pajak.


Contoh berikut menggambarkan rasio pajak menabung pensiun vs tidak menabung pensiun serta selisih dari penghasilan yang langsung menjadi investasi.

Karyawan A dengan penghasilan bulanan 16 juta dan mengiur 10% dari penghasilan bulanannya, maka karyawan A akan menerima subsidi pajak sebesar 1.1% atau setara 2.6 juta per tahun. Subsidi pajak ini semakin meningkat sesuai dengan besar iuran pensiun yang disisihkan dan tingkat penghasilan yang diterima seseorang.


2. Saat tabungan pensiun di investasikan


Saat ini investasi melalui deposito dan obligasi, hasil investasi dari kedua instrument ini dikenakan pajak sebesar 20%. Keuntungan tabungan pensiun adalah hasil investasinya bebas pajak, jadi 20% dari hasil investasi ini tetap berada dalam tabungan pensiun anda dan akan diinvestasikan kembali untuk periode berikutnya. Dalam jangka panjang subsidi pajak ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada tingkat akumulasi tabungan pensiun.


Contoh di bawah menggambarkan potensi selisih subsidi pajak dari akumulasi tabungan pensiun.

Jika investasi tabungan pensiun sebesar Rp. 10 juta memberikan hasil investasi rata-rata 8% sebelum pajak akan memperoleh tambahan lebih dari 21 juta dalam 25 tahun dibandingkan dengan melakukan investasi yang sama diluar program tabungan pensiun.


3. Saat manfaat pensiun dinikmati


Tahukan anda jika akumulasi tabungan pensiun diberikan subsidi pajak yang sangat besar jika dibandingkana manfaatnya langsung dibayarkan oleh perusahaan. Sebagai contoh jika manfaat pensiun Rp. 1 milyar, selisih pajaknya sebesar 12% sesuai perhitungan dalam tabel berikut.


Dengan selisih pajak yang sangat besar ini, sebenarnya sudah mulai banyak generasi sandwich mengharapkan tabungan pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun yang berhak memfasilitasi subsidi pajak atas manfaat pensiun ini yaitu dikenal dengan DPPK maupun DPLK.

Jadi jika digabungkan ketiga komponen subsidi ini melalui program Dana Pensiun, akan memberikan perbedaan yang sangat signifikan atas jumlah yang akhirnya bisa dinikmati sebagai manfaat pensiun di hari tua.


Sebagai bagian dari sandwich generation, kita tidak bisa menghidari tanggung jawab untuk mendukung orang tua dan anak secara aktif baik finansial maupun non-finansial. Namun jangan lupakan diri kita saat berada dalam posisi sebagai orang tua agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan generasi diatas kita dengan mulai mengurangi beban untuk generasi dibawah kita melalui program pensiun dan subsidi pajak yang diberikan melalui sistem tersebut.


Agar bisa menjadi generasi sandwich yang tetap lezaaat saat menginjak hari tua, ayo kita gunakan bahan-bahan saus dan lapisan keju yang diperoleh melalui subsidi dan insentif perpajakan dalam sistem pensiun. Jadi diharapkan masa tua generasi sandwich akan tetap lezaat hingga akhir hayat dan memutus mata rantai generasi sandwich berikutnya.


GDe

27 September 2019

49 views0 comments
  • kkagd

Di banyak perusahaan kelompok pekerja milenial merupakan kelompok yang dominan saat ini. Kelompok ini dominan di perusahaan-perusahaan telekomunikasi, tekhnologi dan startup business. Rata-rata mereka sudah melek teknologi, mencari sendiri informasi melalui mbah Google.


Namun, perusahaan-perusahaan besar juga memiliki kelompok karyawan Baby Boomer dan Gen X dengan porsi yang cukup banyak. Mereka tentunya sedikit banyak mulai merasakan perbedaan-perbedaan kebutuhan dibandingkan saat mereka berada dalam posisi usia di bawah 35 tahun.


Contoh yang paling kelihatan adalah bagaimana cara karyawan menikmati gaji, bonus dan benefit yang diberikan perusahaan. Generasi Baby Boomer tentunya sudah mendekati usia pensiun dan mengharapkan pensiun yang ideal dengan menyisihkan lebih banyak ke program pensiun. Bila mereka masih punya cicilan rumah, ini juga akan menjadi prioritas mereka untuk segera dilunasi.


Berbeda dengan generasi X yang sebagian besar sudah berkeluarga dan memiliki anak usia sekolah. Program benefit asuransi kesehatan yang baik menjadi prioritas mereka di samping cukupnya waktu cuti untuk berlibur bersama keluarga.

Bagi kelompok milenial, sebagian merasa manfaat pensiun dan manfaat asuransi bukan manfaat yang menjadi prioritas. Daripada jaminan asuransi dengan fasilitas kamar kelas 1 atau VIP, mereka lebih menghargai jika diberikan fasilitas gym atau insentif untuk olah raga favoritnya. Demikian juga halnya dengan iuran pensiun, mereka perlu menabung untuk mengumpulkan DP bagi mobil atau rumah impian mereka. Dengan fasilitas yang diberikan pemerintah saat ini yaitu DP yang ringan untuk KPR, sebagian besar tabungan mereka pada akhirnya bisa jadi habis untuk belanja konsumtif secara online untuk gadget terkini, atau bepergian ke lokasi wisata instagramable untuk selfie.


Masalahnya masih sedikit perusahaan di Indonesia yang memberikan benefit yang cukup fleksibel bagi karyawannya. Biasanya program benefit dibedakan berdasarkan level jabatan, masa kerja dan lokasi kerja. Di negara tetangga Singapura, konsep flexible benefit ini sudah diperkenalkan sejak satu dekade silam. Hal tersebut muncul karena tenaga kerja yang tersedia di pasar cukup ketat dan banyak tenaga kerja asing dengan kebutuhan program benefit beragam. Flexible benefit merupakan upaya untuk memberikan akses terhadap benefit yang diberikan sesuai budget yang diberikan berdasarkan kebutuhan karyawan sehingga apresiasi value benefitnya menjadi maksimal. Karyawan juga menyadari bahwa benefit yang diberikan perusahan merupakan komponen reward yang satu paket dengan gaji maupun fasilitas lainnya.


Di Indonesia, baru sedikit perusahaan yang sudah menerapkan flexible benefit. Sebenarnya cukup banyak juga yang sudah melakukan kajian untuk menerapkan flexible benefit, namun terkendala biaya, berhadapan dengan proses yang rumit dengan manajemen serta Serikat Pekerja juga memberi andil flexible benefit belum masuk sebagai agenda prioritas bagi seorang Manajer HRD. Seringkali juga anggaran penyesuaian remunasi habis digunakan untuk kenaikan gaji sehingga tidak ada ruang untuk menambahkan atau merubah komponen benefit. Ada perusahaan yang merasa paket benefit yang diberikan sudah sangat tinggi dan khawatir dengan kesan kalau tingkat benefitnya berkurang. Atau di sisi lain ada juga perusahan yang merasa sudah cukup dengan memberikan benefit yang memang diwajibkan oleh peraturan dan merasa beban untuk benefit wajib sendiri sudah tinggi.


Sebenarnya program flexible benefit lebih banyak karena alasan untuk mengendalikan biaya, atau menambahkan opsi benefit tambahan/baru tanpa menambah biaya. Justru sering dilakukan saat perusahaan perlu efisiensi atau proses harmonisasi saat terjadi merger atau akuisisi. Pengalaman yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan besar yang terlebih dulu menerapkan program flexible benefit seharusnya bisa menjadi alasan kalau mitos flexible benefit akan menjadi beban tidak tepat, justru flexible benefit dapat menjadi sarana dalam mengendalikan biaya benefit secara efektif apalagi pada saat karyawan berbeda generasi menuntut ragam dan tingkat benefit yang berbeda. Jadi sebelum manajemen terpaksa harus memilih benefit mana yang harus ditingkatkan yang meningkatkan biaya, mengapa tidak memberikan opsi bagi karyawan untuk membuat keputusan dan memilih sendiri benefit mana yang mereka anggap penting dan bernilai tinggi.


Alasan utama menerapkan flexible benefit adalah meningkatkan value proposition dari program benefit yang diberikan. Hal ini menjadi mungkin karena setiap tahun karyawan diminta untuk memilih paket-paket benefit sesuai dengan budget yang dialokasikan. Dalam proses pemilihan paket ini, tentunya informasi mengenai rincian benefit dan biayanya juga akan menjadi pertimbangan bagi karyawan mengenai perlu atau tidak perlunya suatu benefit ditambah atau dikurangi.


Di jaman Now, memberikan program flexible benefit tentunya memerlukan sistem yang mumpuni. Artinya sarana untuk memilih paket benefit bagi karyawan dalam proses ini harus dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benefit itu sendiri. Jika sistemnya asal-asalan, jangankan memilih, untuk masuk ke sistemnya saja sudah menjadi momok. Anda harus memastikan bahwa standar ekspektasi sistem yang diberikan dapat menyamai kenyamanan mereka mencari informasi melalui mbah Google dan belanja online di situs belanja yang terkenal.


Jadi, Now adalah saatnya beralih ke flexible benefit agar perusahaan anda bisa menjadi impian bagi talent jaman Now !


=IGD=

20 September 2019



Tourist photo created by rawpixel.com / Freepik

Business photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

People photo created by freepik - www.freepik.com

382 views0 comments
  • kkagd

Jika program BPJS Kesehatan dianalogikan sebagai pasien, BPJS Kesehatan saat ini berada di ruang IGD (instalasi gawat darurat) untuk mendapat tindakan segera dan tepat guna agar program ini keluar dari risiko bubar.


Program BPJS Kesehatan seperti tubuh manusia yang sedang sakit, perlu usaha rehabilitasi dan pendekatan holistik agar BPJS kesehatan menjadi sehat, memperjuangkan program ini agar tetap berfungsi mencapai tujuannya.


Penyakit yang diderita BPJS Kesehatan saat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

  1. Tunggakan pembayaran kepada faskes (fasilitas kesehatan) iuran peserta yang terlambat dibayar, jika terus berlanjut pihak rumah sakit dapat menurunkan standar layanan

  2. Indikasi klaim yang tidak layak/tidak sesuai aturan akibat permainan oknum dari pihak faskes dan/atau pasien menyebabkan biaya tinggi.

  3. Terjadi antiseleksi kepesertaan, ketika jatuh sakit baru mendaftarkan diri agar diberikan layanan kesehatan. Rendahnya kesadaran gotong royong membayar iuran tepat waktu, banyak biaya yang dikeluarkan dalam promosi agar peserta non-PBI (non Penerima bantuan iuran) terus mengiur disaat sehat.

  4. Mekanisme klaim yang dirasakan rumit, sehingga banyak peserta yang tidak menggunakan manfaat dari program ini, khususnya peserta yang memiliki program asuransi kesehatan di luar BPJS Kesehatan

  5. Alokasi beban kuratif yang sangat besar sehingga tidak cukup tersisa dana untuk upaya preventif dan promosi kesehatan. Terutama bagi peserta PBI yang berada dalam situasi dan lingkungan yang rentan terjangkit penyakit.

  6. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tidak digunakannya rekomendasi premi berdasarkan perhitungan Aktuaria saat program ini diluncurkan tahun 2014 sehingga bukan hal yang aneh jika kondisi BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit “by-design”.


Seperti pasien yang terdiagnosa penyakit yang menahun dan kronis, maka akan sulit disembuhkan jika tidak mendapat obat yang tepat dengan dosis yang tepat. Obat dan dokter yang terbaik belum tentu bisa membuat pasien tersebut sembuh, jika tidak diimbangi dengan kesadaran dari diri pasien dan lingkungan sekitarnya yang mendukung pemulihan tersebut. Dimulai dari hal kecil terkait kebiasaan buruk yang dikurangi dan digantikan dengan pola hidup sehat.


BPJS Kesehatan merupakan sebuah program yang dikelola dengan prinsip “managed care”.

Managed care bertujuan untuk mengurangi biaya kesehatan yang tidak relevan melalui berbagai cara, antara lain :

  1. Insentif bagi tenaga medis dan pasien dalam memilih bentuk perawatan yang lebih murah; yaitu sistem kapitasi bagi tenaga medis dan opsi ko-asuransi bagi pasien (contoh: pasien menanggung sebagian dari biaya).

  2. Melakukan evaluasi tindakan dan prosedur layanan medis dan dasar dari tarif INA-CBG’s;

  3. Pengendalian akses layanan kesehatan rawat inap dan lama perawatan;

  4. Pengendalian kerjasama dengan faskes secara ketat;

  5. Pengendalian atas penanganan medis yang berbiaya tinggi.


Jadi secara singkat managed care merupakan program yang memberikan layanan kesehatan dengan biaya yang dikelola secara baik. Mengelola program kesehatan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya dan kualitas pelayanan kesehatan merupakan tugas yang sangat kompleks.


Beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas dan biaya layanan kesehatan yang belum optimal antara lain:

  • Distribusi faskes dari sisi jumlah dan kualitas

  • Ketersediaan jumlah dan jenis obat

  • Akses pada layanan kesehatan dan mekanisme klaim

Defisit program BPJS kesehatan sejak diluncurkan terus meningkat karena iuran yang ditetapkan tidak seimbang dengan manfaat yang diberikan. Di sisi lain jika iuran tidak dinaikkan, maka kualitas layanan akan turun dan akibatnya yang paling dirugikan adalah peserta yang saat ini sudah tertib membayar iuran.


Seperti halnya suatu sistem yang dilahirkan dalam keadaan yang serba tidak pasti, sudah seharusnya terus menerus berupaya mencari cara untuk menjaga kualitas layanan dan mengendalikan biaya.


Sebagai program asuransi kesehatan terbesar didunia, perlu pemahaman dari semua pihak bahwa program ini membutuhkan waktu dan upaya ekstra untuk mencapai kondisi ideal keseimbangan iuran dan manfaat.


Menaikkan iuran merupakan salah satu cara untuk mengurangi defisit namun risiko defisit masih akan terus membayangi pada tahun-tahun mendatang karena ada 2 kemungkinan yang akan terjadi :

  1. Peserta non-PBI yang sehat berhenti membayar karena iuran tidak terjangkau, jadi tidak terjadi prinsip gotong royong.

  2. Jumlah klaim meningkat dari kelompok non PBI. Saat ini banyak peserta dari kelompok Non-PBI yang membayar premi tapi tidak menggunakan manfaatnya karena perusahaannya juga membelikan program asuransi tambahan. Mayoritas karyawan akan menggunakan program asuransi tambahan terlebih dulu dan hanya sebagian kecil yang menggunakan program BPJS Kesehatan. Karena iuran dinaikkan, besar kemungkinan asuransi tambahan yang saat ini diterima akan dihentikan dan peserta non-PBI ini tidak memiliki pilihan lagi dan akan menggunakan manfaat dari BPJS Kesehatan jika sakit.

Tugas pemerintah tidak semata-mata memastikan program yang dikelola BPJS Kesehatan mencapai tingkat iuran dan layanan seimbang, tapi yang lebih utama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya hidup sehat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja.


BPJS Kesehatan bukan satu-satunya solusi untuk kembali menjadi sehat, tetapi hanyalah sarana untuk siaga membantu pasien yang sakit akibat faktor eksternal, bukan membantu pasien yang tidak peduli dengan hidup sehat.


IGD

05.09.2019

18 views0 comments